PPKN

  Unit 1 

Menggali Ide Pendiri Bangsa 

tentang Dasar Negara

1. Tujuan Pembelajaran

Pada unit ini peserta didik diharapkan mampu membandingkan cara pandang 

para pendiri bangsa tentang rumusan dan isi Pancasila. Termasuk di dalamnya juga 

pandangan para pendiri bangsa tentang hubungan agama dan negara terkait frasa 

“Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya” 

dalam Piagam Jakarta.

2. Aktivitas Belajar 1

Pada bagian ini, pertama-tama kalian diminta untuk mengisi tabel KWL. KWL adalah 

singkatan dari What I Know, What I Want to Know, dan What I Learned, yang berarti 

“Apa yang saya tahu”, “Apa yang saya ingin ketahui”, dan “Apa yang telah saya ketahui”. 

Pertama-tama kalian perlu mengisi dua kolom di awal pembelajaran. Berikut 

panduan pertanyaan untuk mengisi tabel KWL: 

a. Berdasarkan materi PPKn pada kelas sebelumnya, apa yang telah kalian ketahui 

tentang Pancasila? Secara lebih spesiik, apa yang kalian ketahui tentang sejarah 

lahirnya Pancasila?

b. Berdasarkan pengetahuan kalian sebelumnya, tuliskan apa yang ingin kalian ke-

tahui lebih mendalam tentang Pancasila? 

Aktivitas Belajar Mengisi KWL 

Saya Tahu ... 

diisi di awal pembelajaran

Saya Ingin Tahu … 

diisi di awal pembelajaran

Saya Telah Ketahui ... 

diisi di akhir pembelajaran

Setelah mengisi tabel KWL, mari kita baca artikel 

berikut untuk mengetahui bagaimana pemikiran para 

pendiri bangsa tentang Indonesia Merdeka.

Ide-Ide Pendiri Bangsa tentang Negara Merdeka

Perjuangan bangsa Indonesia untuk keluar dari penjajahan melewati fase panjang. 

Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa kekalahan Belanda atas Jepang dalam 

perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan 

Belanda menuju ke penjajahan Jepang. Jepang dapat menguasai wilayah Indonesia 

setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada 8 Maret 1942. Jepang 

menggunakan sejumlah semboyan, seperti “Jepang Pelindung Asia”, “Jepang Cahaya 

Asia”, “Jepang Saudara Tua”, untuk menarik simpati bangsa Indonesia.Namun, kemenangan Jepang ini tidak bertahan lama, karena pihak Sekutu (Inggris, 

Amerika Serikat, dan Belanda) melakukan serangan balasan kepada Jepang untuk 

merebut kembali Indonesia. Sekutu berhasil menguasai sejumlah daerah. Mencermati 

situasi yang semakin terdesak tersebut, pada peringatan Pembangunan Djawa Baroe 

pada 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan rencananya untuk membentuk Dokuritsu 

Zyunbi Tyoosakai (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan/BPUPK). 

Jepang pun mewujudkan janjinya dengan 

membentuk Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (Badan 

Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdeka-

an/BPUPK) pada 29 April 1945 bersamaan de-

ngan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, atas izin 

Panglima Letnan Jenderal Kumakichi Harada. 

Di dalam BPUPK, terdapat dua badan; 1) Badan 

Perundingan atau Badan Persidangan, 2) Kantor 

Tata Usaha atau sekretariat. Badan Perundingan 

diisi oleh seorang kaico (ketua), dua orang fuku 

kaico (ketua muda atau wakil ketua) dan 62 orang 

iin atau anggota. Termasuk juga dalam BPUPK 

ini adalah 7 orang Jepang berstatus sebagai 

pengurus istimewa yang bertugas mengawasi. 

BPUPK sendiri diketuai oleh KRT Radjiman Wedyodiningrat dengan Wakil 

Ketua Ichibangase Yosio dan Raden Pandji Soeroso. BPUPK ini melaksanakan 2 kali 

sidang; 1) 29 Mei-1 Juni 1945 membahas tentang Dasar Negara, 2) 10-17 Juli 1945 

membahas tentang Rancangan Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan sejumlah naskah, ada sejumlah tokoh yang turut menyampaikan 

pidato pada sidang pertama BPUPK, 29 Mei-1 Juni 1945. Beberapa sumber menye-

butkan bahwa pada sidang pertama BPUPK selama empat hari, terdapat 32 anggota 

BPUPK yang menyampaikan pidato, yaitu: 11 orang pada 29 Mei, 10 orang pada 30 

Mei, 6 orang pada 31 Mei, serta 5 orang pada 1 Juni 1945.Koleksi Pringgodigdo menyebutkan beberapa nama yang berpidato pada 29 Mei 

1945, yaitu: Margono, Sosrodiningrat, Soemitro, Wiranatakoesoema, Woerjaningrat, 

Soerjo, Soesanto, Soedirman, Dasaad, Rooseno, dan Aris. Sementara itu, pada 30 

Mei 1945, ada sembilan tokoh yang berpidato pada sidang BPUPK, yaitu: M. Hatta, 

H. Agoes Salim, Samsoedin, Wongsonagoro, Soerachman, Soewandi, A. Rachim, 

Soekiman, dan Soetardjo. Adapun pada sidang BPUPK tanggal 31 Mei 1945, ada empat 

belas tokoh yang menyampaikan pidato, yaitu: Soepomo, Abdul Kadir, Hendromartono, 

Mohammad Yamin, Sanoesi, Liem Koen Hian, Moenandar, Dahler, Soekarno, Ki 

Bagoes Hadikoesoemo, Koesoema Atmaja, Oei Tjong Hauw, Parada Harahap, dan 

Boentaran. Sementara pada tanggal 1 Juni, anggota BPUPK yang menyampaikan pidato 

di antaranya Baswedan, Mudzakkir, Otto Iskandardinata, dan Soekarno. 

Sekurang-kurangnya terdapat tiga pokok bahasan dalam sidang BPUPK 

berkenaan dengan dasar negara, yaitu: 1), apakah Indonesia akan dijadikan sebagai 

negara kesatuan atau negara federal (bondstaat) atau negara perserikatan (statenbond), 

2), masalah hubungan agama dan negara, dan 3), apakah negara akan menjadi 

republik atau kerajaan. 

Selain mendiskusi-

kanz secara lisan (pida-

to), para anggota BPUPK 

juga diminta memberikan 

usulan secara tertulis un-

tuk kemudian diserahkan 

ke sekretariat atau Kantor 

Tata Usaha. Untuk me-

nampung berbagai usulan 

pemikiran para pendiri 

bangsa, dibentuklah pa-

nitia kecil yang berjumlah 

delapan orang.

Sebelum membaca pemikiran para pendiri bangsa tentang negara merdeka, 

ada beberapa informasi penting yang perlu diketahui: 

; Pada umumya, kita mengetahui bahwa terdapat 3 tokoh yang 

menyampaikan pidato pada sidang pertama (29 Mei-1 Juni 1945), yaitu 

Mohammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Namun, tahukah kamu 

bahwa tokoh lain juga berpidato, seperti Sumitro, Margono, Sanusi, 

Sosrodiningrat, Wiranatakusuma, dan lain sebagainya. Hal tersebut 

karena anggota BPUPK ditugaskan untuk membahas dasar negara, 

bukan sekedar menjadi pendengar pasif.

; Dokumen otentik tentang jalannya persidangan BPUPK sempat 

dinyatakan hilang. Sebelumnya, yang menjadi rujukan utama adalah 

Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 karya Mohammad Yamin. 

; Ada dua dokumen penting terkait dengan dokumentasi sidang BPUPK.

Pertama, dokumen Mr. AG Pringgodigdo adalah arsip berupa notula

tulisan tangan dan catatan stenograi yang dikerjakan oleh staf kemudian 

diserahkan kepada Mr. AG Pringgodigdo yang menjabat sebagai Wakil 

Kepala Kantor Tata Usaha BPUPK yang bertugas mendokumentasikan 

jalannya sidang. Kedua, dokumen Mr. AK Pringgodigdo adalah catatan 

dari Mr. AK Pringgodigdo selaku pegawai tinggi Gunseikan (Panglima 

Tentara Militer Jepang), yang hadir dalam sidang BPUPK dan PPKI 

guna membuat dokumentasi untuk selanjutnya diinformasikan kepada

Gunseikan.

; JCT Simorangkir saat menyusun disertasi doktoralnya menemukan data 

mengenai sidang BPUPK di Algemeen Rijksarchief (kini National Archief, 

NA). Data tersebut sangat dimungkinkan adalah arsip otentik risalah 

BPUPK yang dipegang Mr. AK Pringgodigdo yang disita Belanda saat

Agresi Militer II. AB Kusuma datang ke Algemeen Rijksarchief pada 1991 

untuk melihat arsip tersebut. Ternyata arsip Mr. AK Pringgodigdo sudah 

dikembalikan ke Indonesia melalui Arsip Nasional Republik Indonesia 

(ANRI) pada 1989. Ketika AB Kusuma mencoba mendatangi ANRI, lebih 

mengejutkan lagi, ternyata di sana terdapat arsip BPUPK yang dipegang 

oleh Mr. AK Pringgodigdo (arsip yang sudah dikembalikan Belanda) dan 

arsip yang dipegang Mr. AG Pringgodigdo.

Biograi Mohammad Yamin 

Mohamad Yamin lahir di Sumatera Barat pada 24 Agustus 1903, wafat 

pada 17 Oktober 1962. Pendidikan dasarnya ditempuh di Hollandsch-

Inlandsche School (HIS) Palembang. Kemudian ia melanjutkan ke 

Algemeene Middelbare School (AMS) Yogyakarta. Di sekolah AMS ini, ia 

belajar sejarah purbakala dan berbagai bahasa seperti Yunani dan Latin. Ia 

berencana melanjutkan pendidikan ke Belanda, tetapi diurungkan karena 

ayahnya wafat. Akhirnya ia melanjutkan kuliah ke Rechtshoogeschool te 

Batavia (Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta yang kelak menjadi Fakultas 

Hukum Universitas Indonesia. Ia berhasil memperoleh gelar Meester in 

de Rechten (Sarjana Hukum) pada 1932. 

Yamin adalah seorang penulis dan aktivis. Ia melahirkan banyak 

karya. Ia juga aktif Jong Sumatranen Bond. Pada tahun 1942, ia menjadi 

anggota Partindo. Setelah Partindo bubar, ia menjadi anggota Volksra-

ad Gerindo. Pada saat pendudukan Jepang, Yamin bertugas pada Pusat 

Tenaga Rakyat (PUTERA). Pada tahun 1945, ia terpilih menjadi anggota 

BPUPK. 

Setelah Indonesia merdeka, ia pernah menjadi Anggota DPR RI, Menteri Kehakiman (1951-1952), Menteri 

Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan (1953-1955), Menteri Urusan Sosial dan Budaya (1959-1960), Ketua 

Dewan Perancang Nasional, Ketua Dewan Pengawas IKBN Antara (1961-1962), Menteri Penerangan (1962-1963)

Selain itu, Mohammad Yamin disebutkan membuat konsep tertulis tentang 

Indonesia merdeka, yang isinya berbeda dengan isi pidatonya. Dalam konsep 

tertulisnya, Mohammad Yamin menuliskan lima poin bagi Indonesia merdeka, yaitu: 

a. Ketuhanan Yang Maha Esa;

b. Kebangsaan persatuan Indonesia;

c. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab;

d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/

perwakilan;

e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Soepomo

“Maka teranglah Tuan-tuan yang terhormat, bahwa jika kita hendak mendirikan negara In-

donesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat corak masyarakat Indonesia, maka negara kita 

harus berdasar atas aliran pikiran (staatsidee) negara yang integralistik, negara yang bersatu 

dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam lapangan 

apa pun.”

Demikian salah satu cuplikan pidato Soepomo dalam sidang pertama BPUPK 

pada 31 Mei 1945. Ia merupakan tokoh penting dalam merumuskan dasar negara. 

Pada 31 Mei 1945, Soepomo juga menyampaikan pidato di BPUPK. Soepomo 

berbicara mengenai struktur sosial bangsa Indonesia yang ditopang oleh semangat 

persatuan hidup, semangat kekeluargaan, keseimbangan lahir batin masyarakat, yang 

senantiasa bermusyawarah dengan rakyatnya demi menyelenggarakan keinsyafan ke-

adilan rakyat. Nugroho Notosutanto menafsirkan bahwa Soepomo menyampaikan 

lima dasar bagi negara merdeka, yaitu: (1) Persatuan, (2) Kekeluargaan, (3) Keseim-

bangan lahir dan batin, (4) Musyawarah, (5) Keadilan rakyat. 

Dalam pidato ini, Soepomo juga menyebutkan mengenai aliran pikiran (staatsidee) 

Indonesia nantinya, yaitu negara yang integralistik. Dalam konteks hubungan agama 

dan negara, Soepomo memiliki pandangan yang sama dengan pidato pemikiran 

Mohammad Hatta pada 30 Mei 1945, yaitu pemisahan agama dan negara. Urusan 

keagamaan harus dipisahkan dengan urusan kenegaraan. 

Mari kita baca beberapa pokok pikiran yang disampaikan Soepomo pada sidang 

BPUPK tanggal 31 Mei 1945, yang dimuat dalam Naskah Persiapan karya Mohammad 

Yamin.

Tentang sjarat mutlak lain-lainnja, pertama tentang daerah, saja mufakat dengan pendapat 

jang mengatakan: "Pada dasarnja Indonesia, jang harus meliputi batas Hindia-Belanda”. Akan 

tetapi djikalau misalnja daerah Indonesia lain, umpamanja negeri Malaka, Borneo Utara hen-

dak ingin djuga masuk lingkungan Indonesia, hal itu kami tidak keberatan. Sudah tentu itu 

bukan kita sadja jang akan menentukan, akan tetapi djuga pihak saudara-saudara jang ada di 

Malaka dan Borneo Utara.Tentang sjarat mutlak kedua, hal rakjat sebagai warga-negara. Pada dasarnja ialah, sebagai 

warga-negara jang mempunjai kebang saan Indonesia, dengan sendirinja bangsa Indonesia 

Asli. Bangsa Peranakan, Tionghoa, India, Arab jang telah berturun-temurun tinggal di 

Indonesia dan sebagai baru sadja diuraikan oleh anggota jang terhormat Dahler, mempunjai 

kehendak jang sungguh-sungguh untuk turut bersatu dengan bangsa Indonesia jang asli, 

harus diterima sebagai warga-negara dengan diberi kebangsaan Indonesia (nasionaliteit 

Indonesia). 

Sjarat mutlak jang ketiga, ialah Pemerintah daulat menurut hukum internasional. 

Djikalau kita hendak membitjarakan tentang dasar sistim pemerintahan jang hendak kita pa-

kai untuk Negara Indonesia, maka dasar sistim pemerintahan itu bergantung kepada Staat-

sidee, kepada "begrip” "staat” (negara) jang hendak kita pakai untuk pembangunan Negara 

Indonesia. Menurut dasar apa Negara Indonesia akan didirikan? Oleh anggota jang terhormat 

Moh. Hatta dan lain-lain pembitjara dikemukakan 3 soal ialah: 

Pertama , apakah Indonesia akan berdiri sebagai persatuan negara (eenheidsstaat) atau negara 

serikat (Bondstaat) atau sebagai persekutuan negara (Statenbond).

Biograi Soepomo 

Prof. Dr. Soepomo lahir pada Sukoharjo, Jawa Tengah pada 22 Januari 1903. Soepomo 

berkesempatan meneruskan pendidikannya di ELS (Europeesche Lagere School), 

setara sekolah dasar di Boyolali (1917). Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya 

di MULO (Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs) di Solo (1920) dan menyelesaikan 

pendidikan kejuruan hukum di Bataviasche Rechtsschool di Batavia pada tahun 1923. 

Lalu, Soepomo ditunjuk sebagai pegawai pemerintah kolonial Hindia Belanda yang 

diperbantukan pada Ketua Pengadilan Negeri Sragen.

Antara tahun 1924 dan 1927, Soepomo mendapat kesempatan melanjutkan 

pendidikannya ke Rijksuniversiteit Leiden di Belanda di bawah bimbingan Cornelis 

van Vollenhoven, profesor hukum yang dikenal sebagai "arsitek" ilmu hukum adat 

Indonesia dan ahli hukum internasional, salah satu konseptor Liga Bangsa Bangsa.

Tesis doktornya yang berjudul Reorganisatie van het Agrarisch Stelsel in het Gewest Soerakarta (Reorgani-

sasi sistem agraria di wilayah Surakarta) tidak saja mengupas sistem agraria tradisional di Surakarta, tetapi juga 

secara tajam menganalisis hukum-hukum kolonial yang berkaitan dengan pertanahan di wilayah Surakarta (Pompe 

1993). Soepomo meninggal dalam usia muda akibat serangan jantung di Jakarta pada 12 September 1958 dan 

dimakamkan di Solo.

Soekarno

Soekarno mengawali pidatonya tanpa teks pada 1 Juni 1945. Dalam pidatonya, ia 

memberikan catatan kritis terhadap para anggota BPUPK yang telah menyampaikan 

pidato di forum itu. Soekarno menilai bahwa isi pidato mereka tidak menjawab per-

tanyaan pokok yang diajukan oleh Radjiman Wedyodiningrat selaku ketua BPUPK. 

"Maaf, beribu maaf! Banjak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan 

hal-hal jang sebenarnja bukan permintaan Paduka tuan Ketua jang mulia, jaitu bukan dasar-

nja Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saja jang diminta oleh Paduka tuan Ketua jang 

mulia ialah, dalam bahasa Belanda 'Philosoische grondslag' dari pada Indonesia Merdeka. 

Philosoische grondslag itulah pundamen, ilsafat, pikiran jang sedalam-dalamnja, djiwa, has-

jrat-jang-sedalam-dalamnja untuk diatasnja didirikan gedung Indonesia Merdeka jang kekal 

dan abadi. Hal ini nanti akan saja kemukakan, Paduka tuan Ketua jang mulia, tetapi lebih 

dahulu izinkanlah saja membitjarakan, memberitahukan kepada tuan-tuan sekalian, apakah 

jang saja artikan dengan perkataan 'merdeka'."

Secara tersirat, Soekarno memberikan respons terhadap pidato-pidato sebelumnya, 

khususnya yang disampaikan oleh Soepomo tentang hukum internasional, tentang 

syarat negara merdeka, yaitu bumi (tanah air), rakyat dan pemerintah. 

"Tuan-tuan sekalian! Kita sekarang menghadapi satu saat jang maha penting. Tidakkah kita 

mengetahui, sebagaimana telah di utarakan oleh berpuluh-puluh pembitjara, bahwa sebe-

narnja internationaalrecht, hukum internasional, menggampangkan pekerdjaan kita? Untuk 

menjusun, mengadakan, mengakui satu negara jang merdeka, tidak diadakan sjarat jang 

neko-neko, jang men-djelimet, tidak! Sjaratnja sekedar bumi, rakjat, pemerintah jang teguh! 

Ini sudah tjukup untuk internationaalreclit. Tjukup, saudara-saudara. Asal ada buminja ada 

rakjatnja, ada pemerintahnja, kemudian diakui oleh salah satu negara jang lain, jang merdeka 

inilah jang sudah bernama: merdeka. Tidak perduli rakjat dapat batja atau tidak, tidak per-

duli rakjat hebat ekonominja atau tidak, tidak perduli rakjat bodoh atau pintar, asal menurut 

hukum inter nasional mempunjai sjarat-sjarat suatu negara merdeka, jaitu ada rakjatnja, ada 

buminja dan ada pemerintahnja, — sudahlah ia merdeka."

Kemudian, Soekarno memaparkan betapa pentingnya philosophische grondslag 

atau weltanschauung bagi berdirinya sebuah negara. Istilah Pancasila philosophische 

grondslag berasal dari bahasa Belanda, sebuah terminologi yang sudah dipahami oleh 

anggota BPUPK. Kata philosophische bermakna ilsafat, sementara grondslag berarti 

norma (lag), dasar (grands). 

Soekarno kemudian menyampaikan bahwa dasar negara Indonesia Merdeka 

yang pertama adalah Kebangsaan Indonesia. 

"Kita hendak mendirikan suatu negara "semua buat semua”. Bukan buat satu orang, bukan 

buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan jang kaja, — tetapi “semua 

buat semua”. Inilali salah satu dasar pikiran jang nanti akan saja kupas lagi. Maka, jang selalu 

mendengung didalam saja punja djiwa, bukan sadja didalam beberapa hari didalam sidang 

Dokuritu Zyunbi Tyoosakai ini, akan tetapi sedjak tahun 1918, 25 tahun lebih, ialah: Dasar 

pertama, jang baik didjadikan dasar buat Negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan.Biograi Soekarno 

Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno yang biasa dipanggil Bung Karno, 

lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta, 21 Juni 1970. 

Ayahnya bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo dan ibunya Ida Ayu Nyoman Rai. 

Semasa hidupnya, Soekarno mempunyai tiga istri dan dikaruniai delapan anak. Dari 

istri Fatmawati mempunyai anak Guntur, Megawati, Rachmawati, Sukmawati dan 

Guruh. Dari istri Hartini mempunyai Taufan dan Bayu. Sedangkan dari istri Ratna 

Sari Dewi, wanita turunan Jepang bernama asli Naoko Nemoto, mempunyai anak 

Kartika.

Masa kecil Soekarno hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya di 

Blitar. Semasa SD hingga tamat, Soekarno tinggal di Surabaya, indekos di rumah 

Haji Oemar Said Tokroaminoto, politisi kawakan pendiri Syarikat Islam. Kemudian 

melanjutkan sekolah di HBS (Hoogere Burger School). Saat belajar di HBS itu, Soekarno menggembleng jiwa na-

sionalismenya. Selepas lulus HBS tahun 1920, pindah ke Bandung dan melanjut ke THS (Technische Hoogeschool 

atau sekolah Tekhnik Tinggi yang sekarang menjadi ITB). Ia berhasil meraih gelar "Ir" pada 25 Mei 1926.

Kemudian, beliau merumuskan ajaran Marhaenisme dan mendirikan PNI (Partai Nasional lndonesia) pada 4 

Juli 1927, dengan tujuan Indonesia merdeka. Akibatnya, Belanda memasukkannya ke penjara Sukamiskin, Bandung 

pada 29 Desember 1929. Delapan bulan kemudian baru disidangkan. Dalam pembelaannya berjudul Indonesia 

Menggugat, Soekarno menunjukkan kemurtadan Belanda, bangsa yang mengaku lebih maju itu. 

Pembelaannya itu membuat Belanda makin marah. Sehingga pada Juli 1930, PNI pun dibubarkan. Setelah be-

bas pada tahun 1931, Soekarno bergabung dengan Partindo dan sekaligus memimpinnya. Akibatnya, Soekarno kem-

bali ditangkap Belanda dan dibuang ke Ende, Flores, tahun 1933. Empat tahun kemudian, dipindahkan ke Bengkulu.

Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemer-

dekaan RI pada 17 Agustus 1945. Dalam sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengemukakan gagasan 

tentang dasar negara yang disebutnya Pancasila. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Mohammad Hatta mem-

proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang PPKI, 18 Agustus 1945, Soekarno terpilih secara aklamasi 

sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama.

Sebelumnya, Soekarno juga berhasil merumuskan Pancasila yang kemudian menjadi dasar (ideologi) 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Soekarno berupaya mempersatukan nusantara. Bahkan Soekarno berusaha 

menghimpun bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin melalui Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 

1955 yang kemudian berkembang menjadi Gerakan Non Blok. 

Pemberontakan G-30-S/PKI melahirkan krisis politik hebat yang menyebabkan penolakan MPR atas per-

tanggungjawabannya. Sebaliknya MPR mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden. Kesehatannya terus 

memburuk, hingga akhirnya pada Minggu, 21 Juni 1970, Soekarno meninggal dunia di RSPAD. Ia disemayamkan 

di Wisma Yaso, Jakarta dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur di dekat makam ibundanya, Ida Ayu Nyoman Rai. 

Pemerintah menganugerahkannya sebagai "Pahlawan Proklamasi".

Soekarno kemudian mengajukan dasar negara yang kedua. 

"Kita bukan sadja harus mendirikan Negara Indonesia Merdeka tetapi kita harus menudju 

pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. 

Djustru inilah prinsip saja jang kedua. Inilah ilosoisch principe jang nomor dua, jang saja 

usulkan kepada tuan-tuan, jang boleh saja namakan “internasionalisme”. Tetapi djikalau saja 

katakan internasionalisme, bukanlah saja bermaksud kosmopolitisme , jang tidak mau adanja 

kebangsaau, jang mengatakan tidak ada Indonesia, tidak ada Nippon, tidak ada Birma, tidak 

ada Inggris, tidak ada Amerika dan lain-lainnjaSoekarno kembali melanjutkan kepada dasar negara yang ketiga.

"Kemudian, apakah dasar jang ke-3? Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar 

permusjawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara 

untuk satu golongan walaupun golongan kaja. Tetapi kita mendirikan negara “semua buat 

semua”, satu buat semua, semua buat satu”. Saja jakin, bahwa sjarat jang mutlak untuk kuatnja 

Negara Indonesia ialah permu sjawaratan, perwakilan."

Kemudian, Soekarno melanjutkan dengan prinsip yang keempat.

"Prinsip No. 4 sekarang saja usulkan. Saja didalam 3 hari ini belum mendengarkan prinsip 

itu, jaitu prinsip kesedjahteraan, prinsip: tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia 

Merdeka. Sajakatakantadi: prinsipnja San Min Chu I ialah Mintsu, Min Chuan, Min Cheng: 

nationalism, democracy, socialism. Maka prinsip kita harus: Apakah kita mau Indonesia 

Merdeka, jang kaum kapitalnja meradjalela, ataukah jang semua rakjatnja sedjahtera, jang 

semua orang tjukup makan, tjukup pakaian, hidup dalam kesedjahteraan, merasa di pangku 

oleh Ibu Pertiwi jang tjukup memberi sandang-pangan kepadanja? Mana jang kita pilih, 

saudara-saudara? Djangan saudara kira, bahwa kalau Badan Perwakilan Rakjat sudah ada,, 

kita dengan sendirinja sudah mentjapai kesedjahteraan ini. Kita sudah lihat, dinegara-negara 

Eropah adalah Badan Perwakilan, adalah parlemen taire d́mocratie. Tetapi tidakkah di 

Eropah djustru kaum kapitalis meradjaĺla?"

Prinsip yang kelima menurut Soekarno.

"Saudara-saudara, apakah prinsip ke-5? Saja telah mengemukakan 4 prinsip: 

1. Kebangsaan Indonesia. 

2. Internasionalisme, atau peri-kemanusiaan. 

3. Mufakat, atau demokrasi. 

4. Kesedjahteraan sosial. 

Prinsip Indonesia Merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan jang Maha Esa. 

Prinsip Ketuhanan! Bukan sadja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang 

Indonesia hendaknja ber-Tulian. Tuhannja sendiri. Jang Kristen menjembali Tuhan menurut 

petundjuk Isa al Masih, jang belum ber-Tuhan menurut petundjuk Nabi Muhammad s.a.w., 

orang Buddha mendjalankan ibadatnja menurut kitab-kitab jang ada padanja. Tetapi marilah 

kita semuanja ber- Tuhan. Hendaknja Negara Indonesia ialah negara jang tiap-tiap orangnja 

dapat menjembali Tuhannja dengan tjara jang leluasa. Segenap rakjat hendaknja ber-Tuhan 

setjara kebudajaan, ja’ni dengan tiada "egoisme-agama” . Dan hendaknja Negara Indonesia 

satu Negara jang bertuhan!"

Kelima prinsip dasar atau philosophische grondslag atau weltanschauung tersebut 

oleh Soekarno tidak disebut dengan Panca Dharma. Dengan petunjuk temannya yang 

ahli bahasa, kelima prinsip tersebut dinamakan sebagai Pancasila.

"Namanja bukan Pantja Dharma, tetapi saja namakan ini dengan petundjuk seorang teman 

kita ahli bahasa—namanja ialah Pantja Sila. Sila artinja azas atau dasar, dan diatas kelima 

dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi. (Tepuk tangan riuh)."